KORUPSI

Standar

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar diseluruh tubuh pemerintahan sehingga sejak tahun 1960-an langkah –langkah pemberantasannya pun masih terendat-sendat sampai masa kini, korupsi masih berkaitan dengan kekuasaaan karena dengan kekuasaan itupenguasa apat menyalahgunakan kekuasaannya, untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kroni, ditegaskanlah kemudian bahwa korupsi selalu bermula dan berkembang disektor publik dengan bukti-bukti nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah.

     Perkembangan korupsi sampai saat ini pun sudah merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintah yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang dipergunakan juga mengandung banyak kelemahan – kelemahan dalam implementasinya. Korupsi disektor swasta pun saat ini sudah sama parahnya dengan korupsi disektor publik manakala dalam aktifitas bisnisnya terkait atau harus berhubunga dengan sektor publik.

Bertitik tolak dari uraian diatas jelas bahwa pemberantasan korupsi bukanlah perkara yang mudah dan segera dapat diatasi karena sistem penyelenggaraan pemerintah yang mentabukan transparansi dan mengedepankan kerahasiaan dan ketertutupan; dengan menitiskan akuntabilitas publik dan mengedepankan pertanggungjawaban virtikal yang dilandaskan pada primodialismi ; yang menggunakan sistem rekuitmen, mutasi dan promosi.

 

  1. Rumusan Masalah
  2. Apa definisi korupsi ?
  3. Apa penyebab terjadinya korupsi ?
  4. Apa dampak yang ditimbulkan korupsi ?
  5. Bagaimana cara memberantas korupsi ?
  6. Bagaimana pandangan tipikor tentang korupsi ?

 

 

  1. Tujuan
  2. Untuk mengetahui definisi korupsi
  3. Untuk mengetahui penyebab terjadinya korupsi
  4. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan korupsi
  5. Untuk mengetahui bagaimana cara memberantas korupsi
  6. Untuk mengetahui pandangan tipikor tentang korupsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

  1. Definisi Korupsi

Apa itu korupsi?dari berbagai segi dan pandangan korupsi memiliki banyak arti,namun maksud dan arti dari setiap pandangan tersebut bermakna sama, bermakna negative. Berikut beberapa definisi korupsi.

  • Menurut asal kata, korupsi berasal dari bahasa latin, corruptio, kata ini memiliki kata kerja corrumpere, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, tau menyogok.
  • Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Korup berarti busuk; palsu; dan suap.
  • Menurut Kamus Hukum 2002, Korupsi berarti menyelewengkan uang/barang milik perusahaan atau Negara; menerima uang dengan mnggunakan kabatannya untuk kepentingan pribadi.
  • S.H. Alatas, seorang guru besar ilmu kajian melayu, ia mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.
  • Robert C. Brooks, mengemukakan rumusan korupsi sebagai “dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi. ”
  • Berdasarkan pemahaman pasal 2 UU no. 31 th. 1999 sebagaimana diubah dengan UU no. 20 th 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

Bila kita menelaah lebih lanjut pemahaman korupsi dari UU diatas, terdapat 30 jenis tindakan yang bisa diketegorikan tindakan korupsi di Indonesia. Intinya korupsi merupakan kegiatan disengaja yang menyalahgunakan suatu kepercayaan untuk kepentingan pribadi atau golongan, dan tentunya akan sangat merugikan banyak pihak, dari rakyat hingga Negara.

 

 

  1. Ciri-ciri dan jenis korupsi

Terdapat lebih dari 30 pasal dalam UU no. 31 th.1999 yang menjelaskan ciri-ciri dan jenis korupsi di Indonesia. Demikian pula dari sudut pandang universal, ciri dan jenis korupsi tidak berbeda jauh.

 S.H. Alatas dalam bukunya yg berjudul The Sociology of Corruption meringkas ciri-ciri korupsi sebagai berikut.

a)    Suatu penghianatan terhadap kepercayaan

b)   Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umumnya

c)    Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus

d)   Dilakukan dengan rahasia

e)    Melibatkan lebih dari satu pihak

f)    Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain

g)   Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum

h)   Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi

Ciri-ciri diatas dapat diperluas lagi, namun paling tidak sebuah tindakan korupsi memiliki semua ciri-ciri diatas. Sedangkan untuk jenis korupsi, Alatas mengkonsepkan … jenis korupsi dalam segi tipologi.

  1. Korupsi Transaktif, menunjuk kepada adanya kesepakatan timbal-balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan keduabelah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya.
  2. Korupsi pemerasan, adalah jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang, dan hal-hal yang dihargainya.
  3. korupsi defensif, adalah perilaku korban korupsi pemerasan. Korupsi dalam rangka mempertahankan diri.
  4. Korupsi investif atau gratifikasi, adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh dimasa yang akan datang.
  5. Korupsi kekerabatan atau nepotisme, adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau system organisasi, atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan, dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku.
  6. Korupsi otogenik, yaitu  korupsi yang dilakukan seorang diri dengan memanfaatkan prilaku serta peran yang dimilikinya dan nantinya memperoleh keuntungan finansial.
  7. Korupsi dukungan, yaitu tindakan korupsi untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang sudah ada.

Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, KPK menjabarkan tindak korupsi menjadi 7 kelompok dan diperinci lagi menjadi 30 jenis tindak korupsi dan Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi berjumlah 6 jenis.

 Ke 7 kelompok tersebut adalah:

1)    Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara (ada 2 jenis tindak korupsi)

2)    Korupsi yang berkaitan dengan suap-menyuap (ada 12 jenis tindak korupsi)

3)   Korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan (ada 5 jenis tindak korupsi)

4)    Korupsi yang berkaitan dengan pemerasan (ada 3 jenis tindak korupsi)

5)    Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang (ada 6 jenis tindak korupsi)

6)   Korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan (ada 1 jenis tindak korupsi), dan

7)    Gratifikasi (ada 1 jenis tindak korupsi)

Sedangkan menurut Benveiste dalam bukunya Bureaucracy (1991), membagi korupsi dalam 4 jenis,

a)    Discretionary corruption

b)    Illegal corruption

c)    Mercenary corruption

d)   Ideological corruption

Piers Beirne dan James Messerschmidt dalam criminology (1995) membagi pula korupsi dalam 4 jenis, yaitu:

a)    Political Bribery

b)    Political Kickback

c)    Election Fraud

d)   Corrupt Campaign Practice

Abdullah Hehamahua (2005) membedakan korupsi berdasarkan motivasinya sebagai berikut.

a)    Korupsi karena kebutuhan

b)    Korupsi karena adanya peluang

c)    Korupsi karena ingin memperkaya diri

d)   Korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah

e)    Korupsi karena ingin menguasai suatu negara

 

  1. Asal mula dan faktor penyebab korupsi

Sejarah korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia bermasyarakat, yaitu semenjak organisasi kemasyarakatan yang rumit muncul. Kemunculan korupsi semakin kuat semenjak diberlakukannya penggunaan mata uang. Catatan kuno mengenai kegiatan korupsi kebanyakan menunjuk pada penyuapan hakim dan pemerasan dalam bentuk pungutan yang tidak perlu kepada rakyat. Pada masa pemerintahan Romawi kuno, korupsi banyak dalam bentuk pungutan pajak dengan nilai yang tidak masuk akal. Kasus Gaius Verres (115-43 SM) adalah salah satunya. Ia meminta bayaran kepada keluarga seseorang yang dihukum mati, agar dapat dimakamkan sebagaimana mestinya. Bila tidak membayar, maka orang tuanya dipaksa untuk menyaksikan jenazah anaknya diumpankan ke binatang buas.

Lain lagi di Cina. Praktik nepotisme-lah lebih sering terjadi. Pada masa pemerintahan Han banyak para pejabat yang menjilat sang kaisar agar mendapat jabatan dan kemewahan, serta melindungi ia dari tuntutan korupsi.

Namun pemahaman istilah korupsi mulai berkembang di barat pasca revolusi perancis, inggris, dan AS ketika runtuhnya feudalisme dan prinsip pemisahan antara keuangan umum/Negara dengan keuangan pribadi mulai ditetapkan. Penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi khususnya dalam soal keuangan dianggap sebagai korupsi.

Terdapat beberapa faktor penyebab korupsi, diantaranya

a)    Penegakan hukum yang tidak konsisten

b)    Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang

c)    Kurangnya penerapan kehidupan dan lingkungan yang antikorupsi

d)   Rendahnya pendapatan penyelenggara negara, yang menimbulkan,

e)    Kemiskinanan

f)     Birokrasi yang rumit

g)    “budaya” memberi upeti, imbalan, jasa atau hadiah

h)    Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi tsb

i)      Gagalnya pendidikan agama dan etika

 

  1. Dampak

Tidak akan pernah ada dampak positif dari korupsi, walaupun ada, hanya sebatas sebagai bahan evaluasi untuk program pemberantasan korupsi. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari korupsi.

a)    Memperlebar jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin

b)    Negara mengalami kerugian finansial

c)    Ketika suatu perkara korupsi tidak mendapat hukuman yang sesuai,dapat mendorong munculnya tindakan korupsi yang lain

d)   Perspektif masyarakat terhadap badan penegak hukum seperti kepolisian menjadi buruk, yang memicu suasana tidak aman

e)    Rakyat akan apatis terhadap pemerintah karena sudah tidak percaya lagi akan omongan pemerintah, yang dapat menyebabkan kegagalan pemilu

f)    Bila kegiatan korupsi dibiarkan terus menerus, dapat memicu perlawanan rakyat yang bisa menumbulkan kerusuhan dan mengacaukan keadaan negara, yang membuat para investor asing enggan menanamkan modalnya di Indonesia

 

  1. Cara Pemberantasan Korupsi

Memberantas korupsi bukanlah pekerjaan membabat rumput karena memberantas korupsi adalah layaknya mencegah dan menumpas virus suatu penyakit, yaitu penyakit masyarakat. Diperlukan diagnosa dan kesimpulan serta treatment yang tepat agar virus tersebut bukan hanya dapat dicegah akan tetapi di kemudian hari tidak akan terjadi lagi.

Yang seharusnya dicari dan ditemukan dalam memberantas korupsi bukanlah hanya simpati dan dukungan akan tetapi juga empati yang membangunkan perasaan tidak adil dalam masyarakat jika virus penyakit tersebut terus dibiarkan.

Empati dapat ditumbuhkan sejak masa kanak-kanak sampai dengan dewasa melalui kurikulum berbagai jenjang pendidikan. Bahkan menumbuhkan empati akan mengembangkan budaya anti korupsi di mana tidak ada rasa iba terhadap mereka yang memiliki virus penyakit tersebut melainkan justru harus menumpaskannya untuk mengembalikan orang tersebut ebas dari virusnya. Sehingga pintu maaf dan rasa salah harus dilahirkan dalam masa pengasingan yang bersangkutan dari masyarakat melalui hukuman yang setimpal dengan perbuatan dan akibatnya terhadap masyarakat, bangsa, dan negara.

Langkah pencegahan harus mentransmisikan nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan, kepada anak-anaknya dan istrinya termasuk dalam hal penghasilan atau pengelolaan keuangan. Selain itu gerakan menabung dan menghemat perlu juga ditanamkan dalam lingkungan keluarga.

Keteladanan dari pimpinan kantor juga sangat menentukan tumbuhnya kesadaran akan nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan. Tanpa keteladanan tersebut jangan harap bahwa iklim kerja di kantor akan menyenangkan dan menggembirakan di kalangan para pegawainya bahkan akan tumbuh kecemburuan sosial dan bahkan kesenjangan sosial dn melunturnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki kantor tersebut sehingga rasa tanggung jawab dan disiplin akan menurun drastis.

Dari uraian tersebut jelas bahwa memberantas korupsi haruslah dimulai dari diri sendiri bukan dari “penderitaan” oranglain atau “aib” orang lain. Lagipula cara seperti itu tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut juga bertentangan dengan nilai ketimuran, demikian juga nilai-nilai Barat.

Dalam kaitan inilah kiranya memberantaas KKN haruslah suka atau tidak suka dimulai dengan pemberdayaan masyarakat dan birokrasi untuk tidak mau menyuap atau takut menerima suap dan dilanjutkan dengan penegakan hukum yang konsisten dan tanpa diskriminasi baik atas dasar jabatan, suku, agama, ataupun garis keturunan.

Kita semua tentu sudah merasa geram dan terkadang putus asa dalam memberantas korupsi akan tetapi memberantas korupsi dengan cara mengharapkan tepuk tangan khalayak ramai dan sekedar unjuk muka bahwa memang sudah komitmen untuk sungguh-sungguh memberantas korupsi, akan tetapi hasil akhir yang diharapkan yang seharusnya bermuara di pengadilan dan penjatuhan hukuman tidak pernah terjadi, sehingga terkesan hanya membuang-buang waktu dan bersifat kontra produktif. Terbukti sekalipun dukungan masyarakat luas sudah terjadi terhadap cara-cara sedemikian akan tetapi perkembangan kualitas dan kuantitas korupsi semakin meningkat bukan menyurut. Yang ditahan dan dihukum pun tidak semakin banyak bahkan berbanding lurus dengan yang kelak “diaibkan” atau “dicemarkan” dihadapan masyarakat luas. Kita sepakat bahwa cara seperti itu bukan cara yang tepat baik dari sisi efisiensi dan efektifitas dalam memberantas korupsi  karena kita pun menyadari sepenuhnya bahwa diri kita masing-masing pun masih resisten terhadap pemberantasan korupsi manakala menyentuh beragam kepentingan, baik kepentingan keluarga, golongan, keturunan, maupun kepentingan partainya yang seharusnya segera dibangun dan dilaksanakan untuk memberantas korupsi sekarang adalah menegekkan undang-undang anti korupsi ssuai dengan prosedur hukum acara yang telah ditetapkan tanpa ada pretensi pilihan atau selektifitas sasaran tertentu akan tetapi siapapun juga yang terlibat di tindak tanpa pilih bulu sesuai dengan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah disetujui DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

 

BAB III

PEMBAHASAN

  1. Profil Lapas Wanita Kelas II A Bandung

Nama UPT                  : LEMBAGA PERMASYARAKATAN WANITA KELAS IIA BANDUNG

Alamat                         : jalan pacuan kuda No.3 Bandung

Nomor Telepon           : 022-7233237

No. Faxmile                 : 022-7233238

Email                           : lapas.wanita@yahoo.co.id

Luas Lahan                  : 9.129,90 m2

Luas Bangunan           : 4.064,60 m2

Kapasitas                     : 325 orang

 

 

  1. Sejarah singkat Lapas Wanita Arcamanik Kelas II A Bandung

Pembangunan lembaga permasyarakatan wanita ini dimulai pada tahun 2003. Lembaga paermasyarakatan wanita kelas II A Bandung berdiri berdasarkan Surat Keputusan Mentri Hukum dan Kak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.03 tahun 2007 tanggal 23 Februaru 2007 dan beroperasi pada tanggal 1 Februari 2008 kemudian diresmikan oleh mentri hukum dan hak asasi manusia RI Bapak Patrialis Akbar pada tanggal 17 maret 2010.

  1. Struktural Organisasi Lapas Wanita Bandung

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Kegiatan Pembinaan Perawatan dan Keterampilan Kerja

Kegiatan Unggulan

Kegiatan unggulan yang yang dilaksanakan di Lembaga Permasyarakatan Wanita Klas IIA Bandung, yaitu :

                I.            Kegiatan Pembinaan

  1. Kegiatan Bimbingan Kemasyarakatan

1)    Kegiatan moorning meeting

Kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan yang dilakukan pada pagi hari. Biasanya dipimpin oleh KALAPAS.

2)    Kegiatan Pembinaan Pendidikan

Kegiatan belajar mengajar yang diadakan di lapas ini daintaranya :

  • Ø Kejar Paket dan KF
    • Ø Les Gitar, yang dilaksanakan setiap hari kamis bekerjasama dengan BKSPFKK
    • Ø Les Bahasa Inggris, dengan bekerjasama dengan BKSPFKK

3)    Kunjungan Warga Binaan

Warga binaan lapas ini hanya boleh mendapat kunjungan selama 15 menit. Waktu kunjungan yang berlaku di lapas ini pada hari senin s/d kamis dan hari sabtu dari jam 09.00 s/d jam 12.30 WIB. bagi pengunjung, dilarang membawa handphone, uang, benda tajam, diperbolehkan membawa makanan, tapi tidak boleh dalam bentuk botol, kalengan, dan tidak boleh yang menggunakan sedotan. Sebelum berkunjung diharuskan untuk melewati ruang sterilisasi.

4)    Kegiatan Pembinaan Rohani

  1. Warga binaan yang beragama Islam mendapatkan pembinaan rohani diantaranya :
  • Ø Belajar membaca Iqro dan Al-Qur’an yang bekerjasama dengan Yayasan PERSISTRI.
  • Ø Ceramah dan tausyah yaang dilaksanakan oleh Departemen Agama, untuk menambah pengetahuan agama Islam.
  • Ø Bidang pencerahan jiwa dan pengetahuan agama Islam Bekerjasama dengan Mata Air Surga
  1. Warga Binaan yang beragama Kristen mendapatkan pembinaan rohani dimana lapas bekerjasama dengan Badan Kerjasama Pelayanan Firman Kristen Katolik (BKSPFKK).
  2. Warga Binaan yang beragama selain Islam dan Kristen tidak terprogram secara khusus, melainkan beribadah masing-masing sesuai dengan kepercayaannya.

5)    Pelatihan Positif Thinking

Kegiatan ini biasanya dilaksanakan oleh Bapak. Yunus Timoteus menanamkan kepercayaan diri WBP dan membantu WBP supaya berfikir positif apapun yang terjadi.

  1. Kegiatan Perawatan
    1. Kegiatan perawatan dapur.

Kegiatan mengolah bahan makanan untuk seluruh warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan setiap hari.

  1. Kegiatan perawatan poliklinik

Warga binaan mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan dengan baik sehingga keadaan kesehatan warga binaan lebih terjamin dan terpantau dengan baik.

                     II.     kegiatan Pembinaan Keterampilan Kerja

  1. Lapas bekerjasama dengan LPK Puspa dalam bidang pembinaan keterampilan tata boga.
  2. Lapas bekerjasama dengan BKSPFKK dalam bidang pelatihan salon dan kecantikan.
  3. Lapas bekerjasama dengan DPKLTS dalam bidang pelatihan pengolahan limbah kopi, kain perca dan aplikasi sulam.

 

  1. Hasil Wawancara

Ibu Ella Susanti (38th) merupakan sekertaris di perusahaan Ekspor Impor yang terjerat kasus korupsi yang di vonis selama 4tahun penjara, uang pengganti 259.jt atau 1 th penjara, dengan denda 50.jt atau 1 bulan penjara tanpa remisi. Beliau, melakukan pemalsuan tanda tangan pencairan uang tahun 2003/2004 atas nama orang yang sebenarnya tidak dikenal dengan inisial S, tanda tangan tersebut seharusnya dilakukan oleh pimpinannya, karena pimpinannya tersebut sedang dalam keadaan sakit. Ketika kasus itu terbongkar, direktur utama dan saksi dari perusahaan tersebut sudah meninggal dunia. Beliau pertama kali ditangkap di Jakarta Selatan tahun 2007, di Mabes Polri selama 60 hari, kemudian pindah ke Pondok Bambu. Di pondok Bambu, para tahanan dapat membayar untuk mendapatkan kamar yang lebih baik. Tapi karena ia  tidak mempunyai biaya ia mendapatkan kamar dengan kapasitas 30 orang. Setelah itu, ia minta di pindahkan ke lapas wanita kelas IIA Bandung karena, keluarga besarnya berada di Bandung. Selama di lapas wanita ini beliau menjadi koordinator pengurus Gereja. Beliau tidak menyesal masuk penjara karena disana ia mendapat pelatihan untuk menjadi sosok pribadi yang lebih baik lagi. Dan akan lebih berhati-hati dalam melakukan suatu pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Atmasasmita, Romli, Sekitar Masalah Korupsi. Bandung:CV. Mandar Maju. 2004

Lubis, Mochtar dan Scott, C. James. Korupsi Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,      1993.

Alatas, S.H., Corruption its nature, causes, and function. Terj. Nirwono. Jakarta: LP3ES, 1987.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s